Takalar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar menegaskan komitmennya untuk melunasi sisa utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp225,4 miliar. Kewajiban tersebut akan terpenuhi tanpa mengorbankan pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
Dana PEN senilai Rp233,3 miliar telah ada di Pemkab Takalar pada masa kepemimpinan Syamsari Kitta tahun 2021 lalu. Anggaran tersebut di arahkan pada pembangunan Rumah Sakit Galesong, perbaikan infrastruktur jalan, serta dukungan untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga 2025, cicilan sebesar Rp74,4 miliar telah di tunaikan, sedangkan sisa kewajiban tercatat Rp225,4 miliar yang harus terlunasi hingga 2030 mendatang.
Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye M.M, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewajiban pelunasan utang dengan kelanjutan program pembangunan. “Kita sadar betul, ini adalah kewajiban daerah yang harus ditunaikan. Karena itu, strategi kami adalah menyeimbangkan pembayaran utang dengan tetap menjalankan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya, Jumat (5/9/2025).
Utang dan Strategi Pembangunan
Pemkab Takalar kini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang di biayai dari dana PEN. Pembangunan RS Galesong, yang menjadi salah satu fokus utama, terus terkawal agar kualitas layanan kesehatan masyarakat bisa meningkat. Program dukungan UMKM juga masuk dalam perhatian agar tetap berjalan meski daerah menghadapi kewajiban besar.
“Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keuangan daerah di kelola, termasuk kewajiban yang harus terpenuhi,” tegas Firdaus. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak akan berhenti melakukan inovasi, terutama dalam penguatan pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja.
Meski cicilan utang akan berlangsung hingga 8 Juni 2030, Firdaus memastikan pembangunan tetap berlanjut. Dukungan dari pemerintah pusat, lalu peran masyarakat dan dunia usaha, menjadi harapan besar untuk meringankan beban keuangan daerah. “Kami ingin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik, meskipun ada kewajiban besar yang harus terselesaikan,” katanya.
Dengan langkah strategis tersebut, Pemkab Takalar optimistis mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Transparansi dan akuntabilitas pun ditegaskan sebagai prinsip utama dalam perjalanan melunasi utang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komentar