Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan personel dari TNI dan Polri dalam program tersebut. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menjelaskan bahwa pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) akan meningkatkan efektivitas program karena keduanya memiliki akses hingga ke pelosok-pelosok daerah.
“Babinsa dan Bhabinkamtibmas itu bisa menjangkau sampai ke ujung-ujung daerah. Itu yang kita libatkan agar kita bisa bekerja lebih efektif. Selain itu, kami juga akan menggandeng pihak perguruan tinggi pada upaya penanganan stunting ini,”— ungkap Salim S Mengga, Wakil Gubernur Sulbar saat memimpin rapat tim penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Mamuju, Senin (20/5).
Salim menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen penuh untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya perencanaan program yang matang dan berbasis data valid agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
“Stunting itu seperti gelombang, naik turun, kemudian pemerintah yang disalahkan. Karena itu saya minta perencanaannya harus betul-betul matang dan tepat sasaran,”
— ujar Salim S Mengga
Ia juga menyoroti perlunya memperhitungkan biaya operasional dalam pelaksanaan program. Menurutnya, mustahil meminta tim di lapangan untuk bekerja tanpa dukungan anggaran yang mencukupi.
“Kita harus rasional. Tidak mungkin menyuruh orang atau kelompok bekerja tanpa biaya operasional. Semua itu harus diperhitungkan,”
— Salim S Mengga
Tak hanya itu, Salim turut menyoroti menurunnya antusiasme masyarakat terhadap layanan posyandu. Menurutnya, daya tarik posyandu perlu dihidupkan kembali agar kembali menjadi pusat perhatian masyarakat, terutama ibu dan anak.
“Dulu masyarakat antusias datang ke posyandu karena ada makanan tambahan, seperti biskuit bayi, susu dan lainnya. Sekarang kita harus buat posyandu menarik lagi agar ibu-ibu dan anak-anak mau datang,”
— Salim S Mengga
Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Provinsi Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk mendukung program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Wagub meminta agar penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap kegiatan harus bisa diukur hasilnya. Kalau tidak tercapai, kita akan cari tahu penyebabnya dan evaluasi. Kita tidak ingin melaksanakan program yang tidak terukur,”
— Salim S Mengga
Langkah kolaboratif ini menjadi harapan baru dalam upaya percepatan perbaikan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Barat, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan pemerintah secara langsung. <spl>
Komentar