Takalar – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Pammukulu yang berlokasi di Dusun Bontomani, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, kini menjadi proyek irigasi tersebut menjadi sorotan tajam masyarakat. Pemerintah membiayai proyek senilai Rp29,8 miliar tersebut melalui anggaran negara, lalu menunjuk PT Jaya Etika Beton untuk mengerjakannya selama 210 hari, terhitung sejak 23 Mei hingga 18 Desember 2025.
Alih-alih memberi harapan akan pengairan yang lebih baik, proyek justru menimbulkan keresahan. Warga menemukan adanya tumpukan material batu gunung bercampur tanah di lokasi proyek. Warga menduga pemasok mengambil batu tersebut dari tambang ilegal di Buludoang, Kecamatan Bangkala Barat, lalu mengirimkannya ke lokasi tanpa izin resmi.
Ketika dikonfirmasi pada Rabu (16/7), Kepala Proyek, Helmi, hanya memberi penjelasan singkat.
“Itu bukan untuk pekerjaan utama. Material itu hanya untuk perbaikan jalan masuk ke lokasi proyek,” ujarnya.
Namun, sejumlah warga tidak percaya sepenuhnya pada pernyataan itu. Warga menduga pihak pelaksana sempat menggunakan material tersebut dalam konstruksi irigasi sebelum akhirnya mengumpulkannya kembali.
Koordinator lapangan proyek, Alim, juga turut angkat bicara. Ia mengakui material bermasalah memang sempat masuk ke lokasi.
“Sekitar satu truk, kira-kira enam kubik. Tapi saya sudah konfirmasi ke supplier supaya tidak dipakai,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, “Yang punya izin ada, tapi ada juga yang masih dalam proses. Soal legal atau tidaknya, itu kantor pusat yang urus.”
Pernyataan ini justru memperkuat anggapan masyarakat bahwa pengawasan proyek lemah dan tidak transparan. Kamal Rajamuda Daeng Tojeng, warga setempat yang juga penerima manfaat irigasi, menyampaikan kekecewaannya.
“Kami cuma lihat ada pekerjaan. Tapi siapa pelaksananya, berapa nilainya, kapan selesai—semua serba gelap. Bahkan kualitas material pun kami ragukan,” katanya.
Warga semakin khawatir proyek yang nilainya hampir Rp30 miliar ini berpotensi gagal fungsi jika dikerjakan asal-asalan.
“Kami tidak ingin uang negara jadi proyek percobaan. Kalau ini ambruk sebelum waktunya, siapa yang bertanggung jawab?” tegas Daeng Tojeng.
Komentar