Jeneponto – Kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret oknum pimpinan DPRD Jeneponto berinisial MB dan seorang anggota DPRD Takalar berinisial SR terus menuai sorotan publik. Kedua politisi tersebut berasal dari fraksi yang sama, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Persoalan ini di perkirakan tak akan selesai dalam waktu dekat karena mulai bergulir ke ranah hukum dan etik partai.
Mantan suami SR, HRM, memastikan langkah tegas dengan menempuh jalur hukum dan pelaporan ke struktur partai. Ia menuding bahwa hubungan antara MB dan SR terjadi ketika SR masih berstatus istri sahnya. Dugaan ini di perkuat oleh pernyataan HRM yang menyebut sang istri sempat mengakui telah menikah siri sebelum resmi bercerai.
“Saya masih tinggal satu rumah saat itu, bahkan sampai ia melahirkan. Tidak ada kata cerai sebelumnya,” ungkap HRM kepada awak media. Ia juga menambahkan bahwa dirinya telah menyiapkan tim hukum untuk melakukan gugatan perdata dan pelaporan pidana.
Kasus Perselingkuhan DPRD Makin Rumit
HRM mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi yang dapat memperkuat laporannya. Ia juga siap menjalani tes DNA untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. “Saya siap di panggil dan melakukan tes DNA bersama MB. Kalau memang benar, biar publik tahu,” ujarnya tegas.
Kecurigaan HRM berawal dari perubahan fisik SR yang di duga sedang hamil dan pengakuan langsung dari SR sendiri. Ia bahkan menyebut bahwa istrinya pernah mengirim foto yang memperlihatkan kondisi perut membesar dengan alasan sakit, namun kemudian mengaku telah menikah siri.
Meski MB dan SR telah membantah isu tersebut di hadapan publik, HRM bersikeras bahwa hubungan itu nyata dan telah menghasilkan seorang anak laki-laki. “Dia sendiri yang bilang sudah nikah siri, bukan saya yang buat cerita,” tambah HRM.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas karena melibatkan dua anggota dewan yang seharusnya menjadi teladan moral bagi masyarakat. Publik menilai peristiwa ini mencederai citra wakil rakyat, terlebih MB saat ini menjabat sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Jeneponto.
Ketua DPRD Jeneponto, Didis Suryadi, turut menanggapi isu tersebut dengan nada prihatin. “Saya syok mendengarnya, karena beliau ini dikenal baik dan santun. Ini kabar yang sulit,” ujar Didis. Ia menilai kasus ini menjadi ujian bagi lembaga DPRD dalam menjaga kepercayaan masyarakat yang selama ini mulai terbangun kembali.
Didis juga mengingatkan agar seluruh anggota dewan menjaga sikap dan perilaku di ruang publik. “Sebagai wakil rakyat, etika dan moral harus dijaga. Apa pun yang kita lakukan selalu menjadi sorotan masyarakat,” tegasnya.
Komentar