Luwu Timur – Kelangkaan BBM Luwu Timur dalam beberapa hari terakhir langsung menarik perhatian DPRD. Komisi I dan II DPRD Luwu Timur bergerak cepat dengan menggelar pertemuan bersama masyarakat, organisasi pemuda, dan Pemuda Pancasila di Ruang Aspirasi DPRD, Rabu (17/9/2025).
HM Sarkawi A Hamid dari Fraksi Gerindra memimpin pertemuan tersebut. Anggota dewan lain seperti Sukasman, Rusdi Layong, Ambrosius, Erni Malape, Suwaty, dan Prima Esya Purnama ikut mendampingi. Kepala Dinas Perindagkop Luwu Timur, Senfri Oktavianus, turut hadir dan menyampaikan penjelasan teknis.
Senfri menegaskan bahwa kuota BBM bersubsidi 2025 naik hingga 16 ribu KL per tahun. Namun, ia menjelaskan bahwa pasokan justru anjlok dalam beberapa hari terakhir hanya sekitar 8 ribu KL. Kondisi itu memicu kelangkaan di SPBU. Ia memastikan pasokan akan kembali normal dalam waktu dekat.
Meski begitu, DPRD menolak menganggap masalah ini sepele. Sarkawi menuntut pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan Pertamina. Lalu, ia meminta sanksi tegas bagi SPBU yang mempermainkan distribusi.
“SPBU nakal harus menerima tindakan tegas. Jangan biarkan pengelola SPBU bermain dengan para penimbun. Pertamina harus berani mengambil langkah cepat,” tegas Sarkawi.
Sarkawi juga menyoroti praktik penimbunan dengan mobil modifikasi berbentuk tangki di wilayah Lopi, Mangkutana. Ia mendesak aparat segera menghentikan modus tersebut agar masyarakat tidak terus merugi.
DPRD berkomitmen untuk mengawal persoalan ini sampai selesai. Sarkawi menegaskan bahwa rakyat sudah resah dan tidak ingin masalah berulang. Oleh karena itu, Pemda dan Pertamina wajib menuntaskan persoalan kelangkaan BBM di Luwu Timur secepat mungkin.
Komentar