Parepare – Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menurunkan 66 petugas untuk mengkaji ulang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat melonjak hingga 800 persen. Para petugas itu meninjau 9.015 objek pajak dan memeriksa kembali fungsi lahan agar penyesuaian tarif benar-benar sesuai regulasi.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya membagi para petugas ke 22 kelurahan. Ia menargetkan hasil awal sudah terlihat dalam dua hingga tiga hari ke depan. “Kita menurunkan kekuatan penuh ini sebanyak 66 orang. Kita berharap dalam 2-3 hari sudah ada hasilnya,” ujar Prasetyo, pada Sabtu (23/8/2025).
Prasetyo menambahkan, tim lapangan akan memilah lahan yang berfungsi sebagai lahan produktif, seperti pertanian dan peternakan, sehingga bisa menyesuaikan tarif secara adil. “Ada 9.015 objek pajak yang mengalami kenaikan. Itu nanti akan tersortir objek mana yang berfungsi untuk produksi pangan atau peternakan, baru kita sesuaikan,” jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada warga yang sudah melunasi tarif PBB-P2 hasil kenaikan. Mekanisme ini berlaku jika tim menemukan lahan warga tidak layak menerima tarif baru. “Kalau lahannya tidak produktif, aturan sudah jelas. Mereka yang sudah bayar tetap kita data, dan kalau tidak sesuai, kita sesuaikan kembali,” tambah Prasetyo.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menegaskan bahwa pemerintah tidak membatalkan kenaikan tarif PBB-P2, melainkan menunda penagihannya hingga evaluasi selesai. Ia menyebut kebijakan tersebut hanya menyentuh sekitar 17 persen dari total wajib pajak di Parepare. “Kita ada 30 ribu wajib pajak yang tarifnya turun, 13 persen stagnan. Yang naik ini sementara kita tahan dulu sembari melihat persoalannya,” terang Tasming.
Tasming juga membuka peluang untuk mengembalikan tarif ke semula jika hasil evaluasi membuktikan kebijakan sebelumnya tidak tepat. “Sebenarnya bukan pembatalan, tapi pahit-pahitnya akan kita kembalikan seperti semula. Kita berikan solusi terbaik untuk masyarakat Parepare,” ungkapnya.
Komentar