Jeneponto — Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Jeneponto terus menggenjot proses penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Jeneponto periode 2019–2024. Dalam waktu dekat, dua orang legislator perempuan, termasuk mantan anggota dewan, dijadwalkan akan diperiksa.
Kepala Unit Tipikor Satreskrim Polres Jeneponto, Ipda Nurhadi, mengatakan bahwa pemeriksaan lanjutan ini akan dilakukan pada pekan ini, setelah sebelumnya pihaknya telah memeriksa sekitar 38 orang anggota dan mantan anggota DPRD. “Sisa dua orang (anggota dewan), Insya Allah minggu ini akan diperiksa,” ujar Ipda Nurhadi.
Penyidik berencana akan mulai memeriksa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait setelah seluruh legislator yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana Pokir menjalani pemeriksaan. “Setelah dua orang anggota dewan ini, baru pihak OPD. Biar rampung semua anggota dewan dulu,” tambahnya.
Berdasarkan data, anggaran Pokir DPRD Jeneponto untuk tahun 2022 mencapai sekitar Rp30 miliar. Rinciannya mencakup:
- 273 Pokir di Dinas Pertanian untuk pengadaan alat pertanian senilai Rp11,49 miliar.
- 35 Pokir di Dinas PUPR untuk pengadaan sumur bor sebesar Rp5 miliar.
- 9 Pokir di berbagai dinas untuk pengadaan pagar sekolah, pemakaman, dan jalan senilai Rp1,06 miliar.
Sementara pada tahun 2023, alokasi Pokir mencapai Rp14,08 miliar, terdiri dari 207 program yang mencakup pengadaan alat pertanian, bibit, jalan usaha tani, sumur bor, serta hewan ternak seperti kuda dan kambing, dengan porsi terbesar kembali berada di Dinas Pertanian.
Dalam penyelidikan awal, ditemukan indikasi adanya Pokir siluman, yaitu proyek-proyek yang tidak melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan resmi. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, jual beli proyek fisik, serta penguasaan pribadi terhadap program-program Pokir yang bersumber dari dana negara.
Polres Jeneponto menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini dan menyeret pihak-pihak yang terbukti terlibat ke meja hijau demi menjaga integritas anggaran daerah. <spl>
Komentar