New York – Solusi dua negara menjadi fokus utama dalam pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama dua hari sejak Senin (28/7/2025) di markas besar PBB, New York. Oleh karena itu, agenda ini dirancang untuk mendorong langkah nyata demi mengakhiri konflik Israel-Palestina yang berlangsung selama puluhan tahun.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan memimpin forum tersebut. Namun, meskipun undangan bersifat terbuka, Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), memutuskan tidak hadir. Pemerintah Israel menolak gagasan solusi dua negara, sedangkan AS menyebut pertemuan ini “kontraproduktif” terhadap upaya menghentikan perang di Gaza.
Tekanan untuk Akui Negara Palestina
Dalam pidatonya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan perlunya tindakan cepat. Selain itu, ia menyoroti kehancuran di Gaza serta rencana Israel menganeksasi Tepi Barat. Dengan demikian, menurutnya, dunia harus segera bergerak agar pembentukan negara Palestina tidak semakin jauh dari harapan.
Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa mendesak negara-negara yang belum mengakui Palestina segera mengambil langkah tegas. Selain itu, ia menekankan bahwa pengakuan resmi membuka jalan perdamaian jangka panjang. Mustafa juga menyambut rencana Prancis memberikan pengakuan pada Majelis Umum PBB September mendatang. Saat ini, 145 negara telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Jean-Noël Barrot menyebut pertemuan ini sebagai momentum penting untuk mempercepat implementasi solusi dua negara. Selain itu, ia menegaskan perlunya strategi konkret demi menghentikan konflik. Tidak hanya itu, Pangeran Faisal menambahkan bahwa forum ini harus menciptakan dasar perdamaian jangka panjang sekaligus menghentikan kekerasan di Gaza.
Selanjutnya, diplomat Arab Saudi Manal Radwan menegaskan pentingnya peta jalan politik yang kredibel. Oleh karena itu, rencana tersebut perlu menyentuh akar konflik serta memberi jaminan keamanan bagi rakyat Palestina maupun Israel.
Solusi Dua Negara: Gagasan Lama, Harapan Baru
Sejak 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina. Namun, perang 1948 dan konflik 1967 menggagalkan rencana itu. Meskipun demikian, sejak 1990-an, negosiasi damai kembali mengusung solusi berbasis perbatasan sebelum 1967.
Karena itu, banyak pihak percaya bahwa negara Palestina merdeka mampu menjamin masa depan demokratis Israel sekaligus hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri.
Pertemuan ini awalnya dijadwalkan Juni, tetapi eskalasi konflik di Gaza memaksa penundaan. Kini, dengan meningkatnya krisis kemanusiaan, Prancis dan Arab Saudi memanfaatkan momentum tersebut. Akhirnya, mereka menegaskan penghentian perang di Gaza sebagai langkah awal menuju perdamaian berkelanjutan.
Komentar