Palopo – Aksi Badar Palopo kembali turun ke jalan pada Jumat (5/9/2025). Setelah mendatangi DPRD dan Polres, massa memilih bergerak ke Kantor Wali Kota untuk menyuarakan aspirasi.
Massa aksi membawa banyak tuntutan. Selain itu, mereka membakar ban sebagai simbol perlawanan. Para orator bergantian menyampaikan desakan. Mereka menuntut aparat segera membebaskan dua rekan yang masih berada di Polres Palopo.
Jenlap Aksi, M Dirga Saputra, langsung menolak isu yang menyebut dua rekannya sebagai massa bayaran. Ia menegaskan, “Dua orang itu bukan massa bayaran. Nama yang disebut membayar mereka juga tidak ada dalam Aliansi Badar.” Dengan pernyataan itu, ia berusaha menjaga citra gerakan.
Kemudian, Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, turun menemui massa setelah dua jam aksi berlangsung. Ia tampil dengan jubah putih dan peci hitam. Ia menyatakan pemerintah menerima seluruh tuntutan. Selain itu, ia berkomitmen mengomunikasikan poin yang berkaitan dengan DPRD dan kepolisian.
Namun, massa aksi menolak berhenti hanya pada janji itu. Mereka mendesak Wakil Wali Kota segera memanggil perwakilan DPRD dan Polres Palopo agar berdiskusi langsung di lokasi. Pada akhirnya, mereka menginginkan dialog nyata, bukan sekadar retorika.
Berikut tuntutan Aksi Badar Palopo saat berunjuk rasa di Kantor Wali Kota:
- Copot Kapolri dan Korps Brimob
- Hapus tunjangan DPR
- Sahkan RUU perampasan aset koruptor dan RUU perlindungan pekerja rumah tangga
- Tegakkan supremasi hukum di Indonesia
- Copot Menteri Keuangan dan batalkan efisiensi anggaran pendidikan
- Copot pejabat publik yang memicu kegaduhan
- Dorong pemerataan pendidikan dan akses sekolah
- Terapkan pajak progresif
- Reformasi industri Kepolisian Republik Indonesia
- Bebaskan dua massa aksi yang ditahan di Polres Palopo
Dengan langkah itu, Aksi Badar Palopo menegaskan konsistensi perjuangan mereka. Selain itu, mereka menunjukkan keberanian dalam menekan pemerintah demi aspirasi rakyat.
Komentar