Parepare – Rapat paripurna pandangan akhir fraksi DPRD Parepare atas Ranperda APBD Perubahan 2025 berlangsung panas pada Rabu (24/9/2025). Dua fraksi melancarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Parepare terkait kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang terus menggerogoti kas daerah. Fraksi Gerindra dan Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi menjadi pihak yang paling vokal.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Husain Saud, menegaskan PAD Parepare seharusnya mampu menembus angka Rp500 miliar jika seluruh sektor terkelola dengan baik. Namun realisasi jauh dari target karena kebocoran masih marak di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Analisis terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjukkan potensi Rp400 sampai Rp500 miliar. Sayangnya, praktik pengelolaan justru melahirkan banyak kebocoran dan inefisiensi di berbagai OPD,” ujar Husain di hadapan forum.
Ia menyoroti tiga OPD yang rawan kebocoran, yakni Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR). Pada sektor parkir yang dikelola Dishub, penerimaan tidak pernah sesuai dengan potensi lapangan. Begitu pula penerimaan dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di bawah PUPR yang jauh dari target.
Gerindra mendorong Pemkot Parepare segera meninggalkan sistem konvensional dan beralih ke pembayaran digital terintegrasi. Husain meyakini digitalisasi mampu menutup celah kebocoran, meningkatkan kepatuhan wajib bayar, serta mempermudah pemantauan secara real-time. “Sistem digital akan memberi kemudahan bagi masyarakat sekaligus menjamin transparansi,” tegasnya.
Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi juga menyampaikan kritik senada. Juru bicara mereka, Ibrahim Suanda, menilai realisasi PAD Parepare masih jauh dari potensi riil. Ia menegaskan sektor pajak dan retribusi belum berkontribusi maksimal, sehingga kondisi tersebut memperparah beban anggaran yang harus menutup 18 program unggulan Pemkot. “Situasi ini menunjukkan kebocoran yang semakin mengkhawatirkan,” ujarnya.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, merespons kritik dengan janji melakukan pembenahan. Ia menekankan Pemkot akan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan dalam pembahasan anggaran 2026. “Kami berkomitmen mengoptimalkan semua sektor tanpa menambah beban masyarakat,” kata Tasming.
Komentar