Makassar, 19 Mei 2025 — Pemerintah Kota Makassar bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang berkomitmen memperkuat sinergi dalam mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir di sejumlah wilayah rawan di Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (19/5/2025). Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan strategi terpadu dalam mengatasi banjir yang rutin terjadi di kawasan Blok 10 Antang, BTN Kodam III, serta sepanjang Jl. AP Pettarani.
“Kami terus mengkaji sejumlah opsi. Salah satunya adalah pembangunan kolam retensi baru di kawasan pemukiman, serta pembukaan alur air baru dari wilayah Blok 10 Antang. Namun ini menghadapi tantangan karena jalur yang direncanakan berada di tengah pemukiman warga,” ujar Munafri.
Menurutnya, pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur baru diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp400 miliar. Sebagai alternatif, Pemkot juga mengkaji opsi relokasi sekitar 400 rumah dari zona genangan, dengan estimasi biaya relokasi mencapai Rp1 miliar per rumah. Langkah ini dinilai mampu menciptakan ruang terbuka hijau sekaligus kolam retensi permanen.
“Jika tidak segera ditangani, banjir di wilayah ini akan terus terjadi setiap tahun. Kami ingin menata prioritas, mana yang bisa dikerjakan segera dan mana yang dimasukkan ke dalam rencana jangka menengah,” tambahnya.
Selain itu, Munafri juga menyoroti pentingnya penataan kanal dan saluran kota secara menyeluruh. Ia menyebut bahwa penanganan kanal tidak cukup dengan pengerukan sedimen, tetapi juga harus disertai penertiban bangunan liar dan atap yang menutup kanal.
“Banyak kanal yang dijadikan gang, bahkan tempat pembuangan sampah. Ini memperparah kondisi drainase kota dan menyulitkan perawatan kanal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dalam pengelolaan wilayah sungai, khususnya DAS Jeneberang dan DAS Tallo, yang menjadi bagian penting dalam sistem air Kota Makassar.
Menurut Suryadarma, salah satu proyek strategis yang telah berjalan adalah pembangunan Bendungan Bili-Bili yang berfungsi sebagai konservasi air, pengendali banjir, dan penyedia air baku untuk PDAM Makassar. Namun, ia mengingatkan bahwa banjir besar pada Februari 2019 disebabkan oleh luapan Sungai Jenelata yang saat itu belum memiliki sistem pengendali banjir memadai.
“Bendungan Jenelata kini sedang kami siapkan melalui pendanaan luar negeri, dengan target selesai pada 2028. Ini bagian dari mitigasi risiko bencana banjir di kawasan DAS Jeneberang,” terangnya.
Selain bendungan, BBWS juga merencanakan dan membangun sejumlah infrastruktur pendukung seperti Kolam Regulasi Nipa-nipa, waduk tunggu Pampang, dan sarana penanganan banjir lainnya.
Pihaknya berharap adanya sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah, akademisi, serta sektor swasta, guna memastikan pengelolaan sungai berjalan dari hulu hingga hilir.
“Tidak semua infrastruktur bisa dibangun oleh BBWS sendiri. Kami butuh kolaborasi untuk mewujudkan pengelolaan air yang menyeluruh dan berkelanjutan,” tutupnya.
Pemerintah Kota Makassar dan BBWS tengah menyusun roadmap penanganan banjir jangka menengah lima tahunan (2025–2029), yang mencakup studi kelayakan, pembebasan lahan, pembangunan kolam retensi, serta proyek relokasi berbasis manfaat jangka panjang. <spl>
Komentar