Takalar — Seorang anggota DPRD Takalar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berinisial SRI tengah menjadi sorotan tajam. SRI menghadapi tudingan dari sejumlah warga yang menuduhnya menipu mereka melalui investasi fiktif bahan bakar, sehingga mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Gelombang protes terhadap SRI datang dari Aliansi Masyarakat Peduli Pemerintahan Bersih (AMPP) yang menggelar demonstrasi besar-besaran pada Jumat (1/8). Mereka menggelar aksi di tiga titik strategis secara serentak: Gedung DPRD, Kantor Bupati, dan Mapolres Takalar.
Para demonstran membawa berbagai spanduk kecaman dan membakar ban bekas sebagai simbol rusaknya moral para wakil rakyat.
“Bukan hanya satu warga yang dirugikan. Ini penghinaan terhadap integritas lembaga perwakilan,” tegas Ilham, Jenderal Lapangan AMPP, saat berorasi di depan kantor DPRD Takalar.
Tiga Tuntutan dan Sorotan terhadap Lembaga DPRD
Dalam pernyataan sikapnya, AMPP menyampaikan tiga tuntutan tegas. Pertama, massa menuntut segera memberhentikan SRI dari keanggotaan dan meminta Partai PKB mencoret namanya dari struktur partai. Kedua, mereka mendesak Ketua DPRD Takalar mengundurkan diri karena, menurut mereka, Ketua DPRD gagal menjaga wibawa lembaga. Ketiga, mereka menuntut Polres Takalar segera menetapkan SRI sebagai tersangka.
AMPP juga mengecam sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan unsur pimpinan DPRD karena mereka bersikap lamban dan tidak menunjukkan kepekaan dalam menangani kasus yang mencoreng kredibilitas lembaga legislatif.
“Rakyat sudah kehilangan kepercayaan karena para wakilnya justru menindas, bukan membela. Saya ingin tegaskan, ini bukan soal uang semata, tapi soal pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegas Nur Rahman Hasim, Koordinator Lapangan AMPP.
Aksi ini mendapatkan simpati dari masyarakat yang menyaksikan langsung di lokasi.Sejumlah warga menyuarakan kekecewaan mereka secara langsung dan memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan yang massa aksi sampaikan.
Sebagai bentuk tekanan, AMPP memberikan ultimatum kepada aparat penegak hukum dan DPRD Takalar. Jika dalam waktu 7×24 jam tidak ada tindakan terhadap SRI, mereka berjanji akan menggelar aksi susulan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Komentar